Yaman Genjot Pembangunan Nasional

Yaman Genjot Pembangunan Nasional

newsonline     22.38   No comments

 

Yaman mulai memasuki fase baru pembangunan setelah bertahun-tahun terjebak konflik berkepanjangan. Dorongan terbaru datang dari paket bantuan pembangunan berskala besar yang difokuskan pada pemulihan layanan dasar dan penguatan infrastruktur sipil di berbagai provinsi strategis.

Pemerintah di Aden menilai bantuan tersebut sebagai sinyal kuat pergeseran prioritas dari sekadar stabilisasi keamanan menuju pemulihan ekonomi dan sosial. Pembangunan kembali fasilitas publik dipandang sebagai fondasi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Bantuan bernilai sekitar 1,9 miliar riyal Saudi ini diberikan oleh Arab Saudi melalui program dukungan pembangunan jangka menengah. Fokusnya mencakup energi, air bersih, kesehatan, pendidikan, serta transportasi udara dan darat.

Salah satu langkah paling krusial adalah penyediaan bantuan produk turunan minyak bumi untuk mengoperasikan pembangkit listrik di berbagai provinsi. Ketersediaan listrik dinilai sebagai prasyarat utama bagi pemulihan industri, layanan kesehatan, dan aktivitas rumah tangga.

Di sektor air bersih, proyek pembangunan pabrik desalinasi bertenaga surya di Aden disebut sebagai terobosan penting. Fasilitas ini akan menjadi yang pertama di Yaman yang sepenuhnya memanfaatkan energi terbarukan untuk penyediaan air minum.

Sektor kesehatan mendapat porsi signifikan dalam paket bantuan ini. Operasional Rumah Sakit Pangeran Mohammed bin Salman di Aden akan dijamin selama tiga tahun, memastikan layanan medis rujukan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran negara.

Di wilayah timur, Kota Medis dan Pendidikan Raja Salman di Al Mahrah juga akan dioperasikan selama tiga tahun ke depan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat setempat pada layanan kesehatan lintas negara.

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Universitas Hadramaut menjadi simbol kebangkitan sektor pendidikan tinggi medis di Yaman. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pelatihan tenaga kesehatan regional.

Rumah sakit pedesaan juga menjadi perhatian, termasuk pembangunan Rumah Sakit Al Saleh di wilayah pedalaman serta Rumah Sakit Al Ain di Taiz. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah nonperkotaan.

Di Shabwa, operasional rumah sakit yang sebelumnya terhenti akibat konflik akan kembali diaktifkan. Sementara itu, di Marib, pembangunan dan pengadaan fasilitas Rumah Sakit Saba diharapkan menopang kebutuhan wilayah yang menjadi tujuan migrasi internal.

Perhatian terhadap ibu dan anak tercermin dari rencana pembangunan pusat kesehatan ibu dan anak serta unit gawat darurat persalinan di Lahj. Program ini diarahkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang meningkat selama masa perang.

Sektor transportasi udara juga masuk dalam agenda prioritas melalui rehabilitasi Bandara Aden. Landasan pacu akan dibangun ulang dan dilengkapi sistem navigasi serta komunikasi modern untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

Pembangunan infrastruktur jalan turut digenjot, khususnya peningkatan jalan pegunungan di Aden yang menjadi jalur vital distribusi logistik. Proyek ini diharapkan memangkas biaya transportasi dan waktu tempuh.

Di wilayah timur, jalan Al Abr–Seiyun akan direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Jalur ini memiliki arti strategis karena menghubungkan pusat-pusat ekonomi Hadramaut dengan wilayah lain.

Sektor pendidikan tidak luput dari perhatian melalui pembangunan institut teknis dan fakultas keguruan di Sokotra. Langkah ini dipandang penting untuk mencetak sumber daya manusia lokal yang siap membangun daerahnya sendiri.

Selain pendidikan tinggi, program pembangunan 30 sekolah di berbagai provinsi dirancang berlangsung bertahap dengan target sepuluh sekolah per tahun. Distribusi sekolah ini mencakup wilayah pesisir hingga kepulauan terpencil.

Di Sokotra, pembangunan Masjid Penjaga Dua Tanah Suci menjadi bagian dari proyek sosial dan keagamaan. Bangunan ini direncanakan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat setempat.

Keseluruhan proyek tersebut akan dilaksanakan di sepuluh provinsi, mulai dari Aden hingga Taiz. Cakupan geografis yang luas mencerminkan pendekatan pembangunan nasional, bukan sektoral semata.

Para pengamat menilai bantuan ini tidak hanya berdampak pada pemulihan fisik, tetapi juga berpotensi memperkuat legitimasi institusi negara. Kehadiran layanan publik yang berfungsi normal dianggap kunci menekan fragmentasi sosial.

Ke depan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan tata kelola yang transparan. Namun bagi banyak warga Yaman, gelombang pembangunan ini menandai awal harapan baru setelah satu dekade ketidakpastian.

Baca selanjutnya

Perusahan Baru Bermunculan di Era Pasca Assad Suriah

Perusahan Baru Bermunculan di Era Pasca Assad Suriah

newsonline     15.43   No comments

Suriah baru di era Presiden Ahmed Al Sharaa kini ditandai dengan berjamurnya perusahaan baru untuk investasi dan menjajal pasar Suriah.

Namun begitu, berbagai perusahaan baru tersebut diyakini adalah perpanjangan tangan investor dalam maupun luar negeri, baik pemain lama maupun baru.

Di antara pemain lama adalah perusahaan dari Rusia, Iran dan eks kroni Bashar Al Assad dan kini berkiprah kembali dengan nama baru atau menggunakan nama perusahaan kecil yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu ada juga perusahaan dari eks wilayah pemerintahan penyelamat (SG) dari Idlib dan interim (SIG) di Azaz. Mereka bekerja sama dengan perusahaan Turki, Qatar, Kuwait dan kain sebagainya.

Ada juga perusahaan dari SDF Kurdi bekerja sama dengan pemodal dsri Kurdistan Irak dengan perusahaan baru mereka. Perusahaan dari Kurdistan Irak telah masuk di sektor taksi online. Sejumlah perusahaan Amerika dan Eropa juga masuk yang kemungkinan sahamnya milik Israel atau pengusaha Yahudi pro Israel.

Kabar terbaru dari Damaskus kembali memantik perdebatan panjang soal tata kelola sektor energi di Suriah. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kementerian Energi Suriah tengah melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan bernama "Thaiba Khassah lil Mahruqat" atau "Thaiba untuk Bahan Bakar Swasta" guna mengambil alih pengelolaan perusahaan bahan bakar milik negara, SADCOP.

Rencana ini, menurut laporan awal, akan memberikan hak pengelolaan sekitar 40 stasiun bahan bakar kepada perusahaan Thaiba. Namun, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan karena tidak ada indikasi bahwa pemerintah akan membuka kompetisi atau tender terbuka yang memungkinkan perusahaan lain ikut serta, termasuk yang dibekingi oleh pemodal Rusia, Iran dan eks rejim Assad di belakang layar.

Siapa sebenarnya perusahaan Thaiba yang tiba-tiba muncul dalam orbit kebijakan energi Damaskus ini? Pertanyaan itu tidak hanya mencuat di media lokal, tetapi juga menjadi sorotan pengamat internasional yang menilai langkah ini berpotensi membuat pemain lama eks rejim tak kebagian.

Penelusuran jejak perusahaan Thaiba mengarah pada pemodal dari eks wilayah SG. Menurut laporan yang diterbitkan pada 3 April 2021 oleh laman "Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Orang Suriah", perusahaan Thaiba disebut sebagai salah satu pemain dominan dalam tender bahan bakar di Idlib.

Dalam laporan itu dijelaskan bahwa Thaiba berhasil menguasai sebagian besar tender, terutama dalam kontrak bahan bakar untuk pemanas. Perusahaan ini bahkan mampu membagikan dividen sebesar 8 persen kepada para pemegang saham pada Maret 2021, atau sekitar 12 dolar per lembar saham, sesuatu yang jarang terjadi di tengah krisis ekonomi Suriah.

Namun, di balik capaian itu tersimpan hubungan erat antara Thaiba dan struktur ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintahan SG yang kini sudah bubar dan kini menjadi penguasa di Damaskus. Disebutkan bahwa Thaiba merupakan proyek yang diluncurkan oleh pengusaha Idlib untuk memasok kebutuhan di wilayah yang dulu dibkokade Assad, melalui lembaga bernama "Sanad al-Barakah Investment Fund" pada akhir 2019.

Lebih jauh, Thaiba memiliki hubungan strategis dengan perusahaan "Watad Petroleum", sebuah entitas yang dikenal luas sebagai pintu masuk bahan bakar dari Turki ke wilayah Idlib. Kolaborasi ini memberi keuntungan besar bagi kedua perusahaan dalam mendominasi pasokan energi, di tengah ketiadaan investor yang masuk.

Sumber lain mengungkapkan bahwa Thaiba tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan perusahaan investasi bernama "Nama’", yang juga didirikan oleh lembaga keuangan SG. Kombinasi keduanya menjadikan ekonomi Idlib mandiri dari ekonomi rejim Assad saat itu.

Situasi ini semakin kompleks ketika laporan dari situs "Sada" pada 16 September 2025 mengungkapkan bahwa Watad tetap menjadi mitra utama Thaiba hingga hari ini. Beberapa pengamat menilai jaringan perusahaan inilah yang menjadi penopang awal ekonomi Suriah pasca hengkangnya Assad membawa serta jutaan dolar dari kas negara. Saat itu embargi ekonomi Suriah belum dicabut.

Setelah AS mulai mengendurkan embargo ekonomi ke Suriah meski tak menghapus total, pemodal Rusia, eks pendukug Assad, Iran, Kurdi dan pemain lainnya yang tampil dengan perusahaan baru mulai tergiur untuk mendapat jatah.

Namun, Suriah belum sepenuhnya pulih dari trauma masa lalu sehingga kepentingan rejim lama masih sering kelihatan dan ketahuan dari pengurusan administrasi tender.

Investigasi lain yang dilakukan oleh "Akhbar al-Aan" pada Januari 2023 menunjukkan pola serupa. Disebutkan bahwa saat tidak ada pemodalbyang berani masuk ke Idlib, Watad hadir memberi solusi di tengah keterbatasan.

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, perusahaan itu diberi perlindungan penuh dan dukungan logistik meski sering menjadi target pasukan Rusia, Iran dan rejim.

Seiring dengan banyaknya permintaan, perusahaan mengumumkan peluncuran enam perusahaan diversifikasi baru, termasuk Thaiba, al-Ittihad, al-Alamiya, al-Salam, al-Rahma, dan al-Arabiya.

Setelah Assad lengser, Watad juga membubarkan diri dan bisnisnya kini beralih dari Idlib ke Damaskus dengan perusahaan baru dan cakupan yang lebih luas.

Saat itu, banyak yang mengira Suriah bakal kolaps dan kocar-kacir karena semua kroni Assad juga kabur. Namun Thaiba hadir mengisi kekosongan itu. Kini Thaiba berubah dari cibiran dan cemoohan menjadi tulang punggung ekonomi Suriah.

Pemain lama eks Assad yang tidak terkena sanksi sosial paska amnesti mulai meminta jatah tender dengan transparan melalui berbagai media kritis di Lebanon atau dalam negeri.

Tuduhanpun dilayangkan mengenai dugaan monopoli, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan usai hampir semua perusahaan pro Assad lumpuh atau melarikan diri.

Ada juga tuduhan tidak adanya proses tender terbuka memperkuat anggapan bahwa keputusan ini lebih didorong oleh pertimbangan politik dan kompromi kepentingan ketimbang mekanisme pasar yang sehat. Anehnya tuduhan itu juga datang dari wilayah SDF Kurdi yang memang belum integrasi penuh dengan wilayah pemerintah.

Baca selanjutnya

Manuver Geopolitik SDF Suriah di Masa Transisi Picu Perdebatan

Manuver Geopolitik SDF Suriah di Masa Transisi Picu Perdebatan

newsonline     18.09   No comments

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) kembali menjadi sorotan utama di kancah geopolitik Timur Tengah, terutama setelah penolakan mereka secara kolektif untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda hegemon di kawasan.

Langkah strategis ini bukan sekadar penolakan biasa, melainkan sebuah pesan tersirat yang kuat kepada Amerika Serikat, mitra utama mereka selama ini. Isyarat ini jelas: jika Washington tidak menunjukkan perhatian serius terhadap isu-isu yang mereka anggap krusial bagi kepentingan SDF, maka agenda geopolitik yang digariskan akan terhambat.

Penolakan SDF ini terjadi di tengah gejolak perbincangan mengenai pengaturan lapangan baru dan upaya intens untuk mendefinisikan ulang peta aliansi di Suriah yang terus bergejolak. Setiap langkah yang diambil oleh para aktor kunci di wilayah ini memiliki implikasi yang luas, mengubah dinamika konflik yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Analisis mendalam terhadap situasi ini mengungkapkan bahwa penolakan SDF dapat diinterpretasikan sebagai taktik tekanan yang cerdik, bertujuan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan dukungan yang selama ini mereka terima dari Amerika Serikat.

Dalam permainan catur politik yang kompleks ini, setiap gerakan diperhitungkan dengan cermat, dengan tujuan memaksimalkan posisi tawar.

Mengejutkan, di tengah ketegangan ini, muncul laporan mengenai pembentukan aliansi baru di wilayah timur laut Suriah. Aliansi ini, yang melibatkan SDF dan sisa-sisa rezim Bashar al-Assad, didukung oleh kekuatan eksternal seperti Iran dan, dalam beberapa kasus, bahkan Israel. 

Sebuah ironi yang menarik mengingat sejarah permusuhan antara beberapa entitas ini.

Dalam konteks aliansi yang tidak biasa ini, ISIS, kelompok yang seharusnya menjadi musuh bersama, justru dianggap sebagai alat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan aliansi baru ini. Ini menunjukkan betapa pragmatisnya politik di wilayah tersebut, di mana musuh kemarin bisa menjadi sekutu hari ini demi kepentingan strategis.

Di sisi lain, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Suriah telah secara terbuka membahas kemungkinan penggabungan SDF ke dalam struktur pemerintahan Suriah yang baru. Wacana ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya oleh sebagian elemen, mengenai masa depan SDF sebagai entitas independen dan implikasi bagi stabilitas regional.

Sejalan dengan wacana tersebut, Amerika Serikat telah menunjukkan tanda-tanda penarikan dukungan, dengan menarik pasukannya dan mengosongkan beberapa pangkalan di wilayah yang dikuasai oleh SDF. Langkah ini secara jelas mengindikasikan pergeseran dalam strategi Washington dan potensi implikasi serius bagi SDF.

Lebih lanjut, Amerika Serikat juga telah mengklasifikasikan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan semua pihak yang terkait dengannya di Suriah sebagai kelompok teroris. Keputusan ini menambah lapisan kompleksitas pada hubungan antara AS dan SDF, mengingat dugaan hubungan antara SDF dan PKK.

Pembicaraan juga telah meluas hingga menyentuh perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump mengenai sanksi terhadap Suriah.

Keputusan-keputusan politik semacam ini, meskipun terkadang terlihat terpisah, sebenarnya saling terkait dan membentuk lanskap politik yang rumit di Suriah.

Pasca pembebasan Suriah dari cengkeraman rezim Assad dan pembentukan negara Suriah baru, terdapat dua jalur utama yang dibahas oleh para analis. Jalur strategis melihat Amerika Serikat membangun aliansi di wilayah tersebut dengan Suriah sebagai bagian integralnya, menciptakan stabilitas jangka panjang.

Namun, ada juga jalur taktis yang lebih pragmatis, di mana kantong-kantong ketidakstabilan di Suriah dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi politik yang lebih luas.

Pendekatan ini mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, namun berisiko memicu konflik lebih lanjut.

Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, Rusia, salah satu pemain kunci di Suriah, juga mencoba memanfaatkan situasi ini.

Setelah mengalami kemunduran di negara tersebut, Moskow berharap dapat menciptakan ketidakstabilan sebagai cara untuk menegaskan kembali pengaruhnya.

Salah satu yang kelihatan belakangan adalah penyerahan penguasaan Bandara Qamishli di Hasakah ke tangan SDF bukan ke pemerintah Damaskus. Bandara ini sebelumnya dikuasai rejim Bashat Al Assad dan tentara Rusia.

Iran, kekuatan regional lainnya, juga memiliki agendanya sendiri. Teheran berharap dapat memanfaatkan SDF dan wilayah yang dikuasainya sebagai pintu gerbang untuk memasukkan kembali milisinya dan membentuk aliansi milisi baru yang akan memperkuat kehadirannya di Suriah.

Namun, serangan baru-baru ini yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah melemahkan kemampuan Teheran untuk memindahkan konfliknya ke luar wilayahnya sendiri. Ini mungkin menjadi faktor penting yang mengubah perhitungan strategis Iran di Suriah.

Masa depan SDF, sebagai entitas militer dan politik, akan sangat bergantung pada strategi yang akan diadopsi oleh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tanpa dukungan Washington yang berkelanjutan, kelangsungan hidup SDF akan berada dalam posisi yang sangat rentan.

Jika SDF pada akhirnya menolak untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai dengan Damaskus, maka masalah ini kemungkinan besar akan diselesaikan melalui jalur militer. Dalam skenario ini, Suriah, berpotensi bekerja sama dengan Turki, dapat mengambil tindakan untuk menstabilkan wilayah tersebut.

Mengenai "sisa-sisa rezim yang bergabung dengan SDF," ini merujuk pada elemen-elemen dari angkatan bersenjata Suriah dan lembaga-lembaga keamanan yang dulunya setia kepada Bashar al-Assad, namun karena berbagai alasan – seperti pembelotan, kebutuhan akan dukungan militer, atau kesepakatan regional – kini beroperasi di bawah payung atau bekerja sama dengan Pasukan Demokratik Suriah.

Ini bisa mencakup unit-unit militer lokal, milisi pro-pemerintah tertentu, atau individu-individu yang sebelumnya bersekutu dengan Damaskus namun kini mencari perlindungan atau peluang baru di bawah kendali SDF.

Kondisi ini seringkali terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis atau strategis berdekatan, atau di mana ada kepentingan bersama untuk mengusir kelompok ekstremis seperti ISIS atau menjaga stabilitas dari ancaman pihak ketiga. Identitas spesifik dari "sisa-sisa rezim" ini seringkali kabur dan dinamis, mencerminkan aliansi yang cair di medan perang Suriah, di mana loyalitas bisa bergeser tergantung pada situasi dan keuntungan.

Kerja sama ini, meskipun mungkin terlihat kontradiktif mengingat asal-usul SDF sebagai oposisi terhadap rezim Assad, adalah cerminan dari realitas politik yang pragmatis di Suriah. Prioritas utama seringkali adalah menjaga stabilitas lokal dan menghadapi ancaman bersama, bahkan jika itu berarti bersekutu dengan mantan musuh.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa konflik Suriah jauh lebih kompleks daripada sekadar garis depan antara "rezim" dan "oposisi," melainkan melibatkan jaringan aliansi dan kepentingan yang saling terkait, yang terus berubah seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.

Baca selanjutnya